Perizinan Ganjal Pengembang Bangun Bisnis Properti Di Daerah

JawaPos.com – Pengembang masih terganjal perizinan dari pemerintah daerah. Sehingga membuat harga properti di dalam negeri tak terjangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Akibatnya saat ini bisnis properti melesu.

Konsultan bisnis properti F. Rach Suherman menuturkan, di era otonomi daerah memiliki ekses disharmonisasi regulasi. Dimana paket kebijakan ekonomi XIII Jokowi yang sejatinya bagus, tetapi terhambat berbagai peraturan daerah (Perda) lama yang belum banyak diubah oleh banyak pemerintah daerah. 

“Contoh nyata adalah penurunan PPh 5 persen jadi 2,5 persen, sama sekali tidak digubris daerah sehingga BPHTB tetap 5 persen dan hal ini karena PAD. Kepentingan pusat-daerah membuat dunia usaha terjepit di antara dua raja,” ujarnya dalam siaran persnya, Jumat (23/11).

Selanjutnya, menyinggung kasus suap yang dialami Meikarta, kata dia merupakan soal mental. Namun demikian, suap dilakukan swasta atau developer karena ingin membeli waktu disaat terhambat panjangnya dan berbelitnya proes perizinan. Padahal perencanaan bagi pengembang harus lekas jalan karena ada cost of money

Praktek suap sendiri, menurut F. Rach Suherman, juga karena ada pengusaha yang tidak memenuhi syarat dan kemudian lalu mengambil jalan pintas dan inipun disambut baik oleh pejabat yang kebetulan kepepet ingin lekas kaya.

Kedepan menekan praktek suap di sektor properti dan sektor lainnya, maka model perijinan satu atap dan penyederhanaan meja-meja perizinan seharusnya sudah menjadi tekad pemerintah. 

Praktek inipun, kata dia, sebenarnya sudah dilakukan pemerintah dan hasilnya lumayan membaik. Seperti memakai Key Performance Indicator (KPI) yang diatur Menpan&RB bersama Pemda. Dimana ijin A sekian hari kelar, B sekian hari dan sanksi yang tidak mencapai, langsung ganti pejabat baru.

Pengawasan publik, lanjutnya sangat diperlukan dan hal ini bisa dilakukan lewat informasi digital. Hal senada juga disampaikan Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch, kasus suap Meikarta tidak bisa lepas dari berbelitnya perizinan.

”Meskipun pemangkasan sudah terjadi, tapi praktek dilapangan masih terjadi sehingga suapun tidak bisa dihindari dan ironisnya saat ini pengawasan belum efektif,” tuturnya.

Menurutnya, untuk penyediaan rumah sederhana seharusnya menjadi domain Pemda. Namun sayangnya saat ini belum semua Pemda aware dan hal ini tidak lepas terkait keterbatasan sumber daya manusia dan juga keterbatasan sosialisasi.

(mys/JPC)